Sekolah Negeri Seharusnya Netral, Tapi Fakta Berbicara Lain
Sekolah negeri seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap keyakinan. Namun kenyataan berkata lain. Pada 2022, sebuah SMA Negeri di Sragen memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa menindas murid dengan dalih moral agama.
Kasus Sragen: Dari Teguran Jadi Intimidasi
Seorang siswi berinisial S menghadapi tekanan langsung dari guru hanya karena tidak memakai jilbab. Di depan teman-temannya, sang guru menanyai S dengan nada menghakimi. Ia menuntut S “bertobat” dan menutup aurat. Bukan nasihat, yang terjadi justru intimidasi. S mulai sulit tidur, kehilangan nafsu makan, dan enggan kembali ke sekolah.
Permintaan Maaf Formal Bukan Solusi Nyata
Sekolah sempat membuat deklarasi anti-bullying dan menyampaikan permintaan maaf. Namun mereka tidak menawarkan dialog atau ruang pemulihan. Karena merasa pihak sekolah hanya menjalankan formalitas, ayah S akhirnya melapor ke Polres Sragen.
Bukan Kasus Tunggal: Ada Juga Pelarangan Jilbab
Peristiwa di Sragen bukan satu-satunya. Di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, sekolah justru melarang siswi Muslim memakai jilbab. Dua kejadian berbeda arah, tetapi sama-sama merampas hak dasar: kebebasan beragama.
Pemaksaan atau Pelarangan Jilbab Sama-Sama Pelanggaran HAM
Aktivis perempuan Lies Marcoes menegaskan bahwa pemaksaan maupun pelarangan jilbab sama-sama termasuk pelanggaran HAM. Human Rights Watch bahkan menerima laporan seperti ini hampir setiap hari. Mereka mengingatkan bahwa jilbab bisa berubah dari simbol iman menjadi alat tekanan sosial, seperti yang terjadi di Iran.
Konstitusi Sudah Jelas, Tetapi Sekolah Masih Abai
Konstitusi Indonesia tidak pernah membenarkan pemaksaan keyakinan. Pasal 28E dan 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama. Namun di lapangan, sekolah negeri sering tunduk pada norma mayoritas. Alih-alih bersikap netral, institusi pendidikan justru ikut memperlebar jarak antara “yang dianggap baik” dan “yang dianggap sesat”.
Ketika Konservatisme Menguat, Kebebasan Mengecil
Nilai kebangsaan kita sedang mundur. Konservatisme tumbuh subur, terutama di daerah dengan populasi Muslim besar. Tekanan sosial lalu menjelma menjadi aturan tak tertulis: semua perempuan dianggap wajib berjilbab, tanpa memberi ruang untuk bertanya apalagi menolak.
Fatema Mernissi: Hijab Pernah Jadi Alat Kontrol Perempuan
Filsuf Muslim Maroko, Fatema Mernissi, sudah mengkritik fenomena ini sejak lama. Dalam The Veil and the Male Elite (1991), ia menjelaskan bahwa jilbab kerap dijadikan alat kontrol patriarki. Menurutnya, syariat hijab muncul dalam konteks perbudakan. “Jika tidak ada budak, maka tidak diperlukan syariat hijab,” tulisnya.
Amina Wadud: Kesalehan Tidak Bisa Diukur dari Pakaian
Cendekiawan Islam progresif Amina Wadud memberikan sudut pandang lain. Ia menilai bahwa hijab bukan ukuran utama kesalehan. Moralitas dalam Islam bersifat universal dan bisa tercermin dalam banyak bentuk. “Hijab bukan superior terhadap konsep kesopanan,” ujarnya.
Guru Berhak Mengajar, Bukan Menghakimi
Peristiwa di Sragen membuka fakta pahit: slogan “sekolah aman untuk semua” masih sebatas spanduk. Guru matematika mungkin bisa mengajari rumus, tetapi ia tidak berhak menilai keimanan murid dari pakaian.
Solusi: Pendidikan Pluralisme dan Aturan Tegas dari Negara
Pemerintah perlu turun tangan. Guru-guru di sekolah negeri harus mendapat pelatihan tentang pluralisme dan HAM. Kementerian Pendidikan perlu membuat aturan tegas bahwa pemaksaan simbol agama termasuk pelanggaran disiplin berat.
Jilbab Harus Kembali Jadi Pilihan, Bukan Paksaan
Bangsa ini membutuhkan cara pandang baru tentang jilbab. Ia seharusnya hadir sebagai ungkapan iman, bukan alat ukur moralitas. Baik Fatema Mernissi maupun Amina Wadud sepakat: jilbab adalah hak personal.
Jika Kita Ingin Generasi Plural, Mulailah dari Sekolah
Sekolah negeri wajib menyediakan ruang aman untuk semua keyakinan. Pendidikan seharusnya mengajarkan cara berpikir kritis, bukan menanamkan rasa takut terhadap mayoritas. Jika pemaksaan jilbab terus terjadi, demokrasi kita akan rusak sedikit demi sedikit.
Kalau generasi masa depan ingin tumbuh dengan pikiran terbuka, kita harus mulai dari hal sederhana: membiarkan setiap anak memilih, termasuk dalam urusan jilbab.[GM]
