DALAM Dalam upaya memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman Ibu Kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama (UI–KUB) menggelar Dialog dan Silaturahmi Ulama–Umara bertema “Membangun Sinergitas Ulama, Pemda, dan Polri dalam Mewujudkan Program Jaga Jakarta”, Senin pagi (3/11/2025), di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Acara yang berlangsung hangat itu dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Ekopurwono, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi masyarakat lintas agama seperti KAJ, PGI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin, serta unsur akademisi dan tokoh masyarakat.
Ketua Bidang Ukhuwah MUI DKI, Gunadi, menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman warga Jakarta.
“Jakarta yang sangat heterogen ini harus kita jaga bersama sehingga tercipta harmoni dan kerukunan di antara warga,” ujarnya.
Gunadi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polri dalam menggaungkan program Jaga Jakarta. Menurutnya, ulama dan ormas Islam memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan serta kedamaian Ibu Kota.
“MUI DKI bersama ormas Islam dan majelis agama akan terus membersamai Pemda DKI dalam menjaga Jakarta menuju kota global yang harmonis,” katanya.
Rano Karno: Menjaga Lebih Sulit dari Membangun
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti sejumlah tantangan sosial yang masih dihadapi Ibu Kota, mulai dari intoleransi, penyebaran hoaks, hingga provokasi di ruang publik. Ia mencontohkan peristiwa demonstrasi di DPR beberapa waktu lalu yang menimbulkan kerugian besar.
“Kerusakan fasilitas umum akibat aksi anarkis mencapai hampir Rp98 miliar. Namun dampak sosialnya jauh lebih besar, terutama bagi warga disabilitas yang kehilangan akses,” ungkap Rano.
Ia menegaskan, Pemprov DKI kini mengaktifkan Posko Jaga Jakarta hingga tingkat kelurahan, untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Warga adalah mitra kita untuk menjaga kampung dan menjaga Jakarta,” tegasnya.
Rano juga menilai, peran ulama amat penting dalam meredam ketegangan sosial serta memperkuat ukhuwah dan nilai kebangsaan.
“Nasihat dan teladan ulama dapat memperkuat persatuan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, ulama, dan aparat keamanan sangat penting. Forum ini strategis, karena menjaga jauh lebih sulit daripada membangun,” pungkasnya.
Menjaga Keamanan Sebagai Ibadah
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Samsul Maarif menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian merupakan bagian dari ajaran Islam. Ia menguraikan konsep maqashid syariah—tujuan dasar hukum Islam—yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
“Saya menambahkan satu lagi: hifzhul amn, menjaga keamanan. Dalam konteks ini, menjaga Jakarta adalah kewajiban kita bersama,” ucapnya.
KH Samsul juga menekankan pentingnya sinergi antarunsur masyarakat dengan empat prinsip kerukunan:
- al-ta’aruf (saling mengenal),
- al-tafahum (saling memahami),
- al-ta’awun (saling tolong-menolong), dan
- al-takaful (saling melengkapi).
“Jakarta ini sensitif, apa saja bisa memicu perpecahan. Karena itu, ulama harus menjadi penggerak keamanan dan kerukunan,” ujarnya.
Merawat Persaudaraan di Kota Global
Dialog ini menjadi ruang refleksi sekaligus kolaborasi strategis antara ulama, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga ketenteraman Ibu Kota. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya dinamika sosial, forum semacam ini menjadi penegas bahwa menjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama.
Dari ruang dialog di Sawah Besar itu, pesan yang mengemuka sederhana namun mendalam:
Jakarta hanya bisa menjadi kota global jika warganya bersatu dalam semangat ukhuwah dan harmoni.
