DI SEBUAH perkantoran tak jauh dari Istana, Jakarta, deretan struktur kelembagaan mulai disusun. Bukan sekadar jabatan dan struktur, melainkan fondasi sebuah lembaga yang digadang-gadang bakal mengubah wajah penyelenggaraan haji Indonesia. Namanya, Badan Penyelenggara Haji, atau BP Haji.
Badan baru yang lahir dalam hitungan bulan ini bukan sekadar kelembagaan teknis. Ia dirancang sebagai rumah kebangsaan, tempat nilai inklusif dan keberagaman dijahit rapi dalam pelayanan ibadah haji yang selama ini dianggap eksklusif.
Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji, menyampaikan progres lembaran baru itu yang menjadi gebrakan lembaganya. Terkait rekrutmen SDM lintas agama, di antaranya.
“BP Haji akan menjadi rumah bersama. Proses rekrutmen kami rancang lebih terbuka, bahkan melibatkan SDM lintas agama. Ini komitmen kami membangun lembaga yang inklusif, merepresentasikan kebangsaan dan toleransi,” kata Dahnil, pekan kemarin.
Tak hanya wacana, tahapan itu kini tengah berjalan. Proses pemindahan SDM dari Kementerian Agama ke tubuh BP Haji digenjot, sambil menyiapkan mekanisme perekrutan baru untuk jabatan struktural dan fungsional. Targetnya, semua rampung sebelum musim haji 2026 dimulai.
Diketahui, tahun ini merupakan masa pertama kalinya bagi badan bentukan Presiden Prabowo itu untuk menjadi penyelenggara haji Indonesia. Sebelumnya, ibadah haji diurusi oleh penyelenggara tunggal yaitu Kementerian Agama RI. Sudah 75 tahun, tahun 2025 ini terakhir bagi Kemenag, selanjutnya diselenggarakan BP Haji.
Langkah rekruetmen inkusif ini menuai respons positif dari berbagai penjuru. Dari Sulawesi Tengah, misalnya, suara dukungan datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketua FKUB Sulteng, Prof. KH. Zainal Abidin, menyebut kebijakan BP Haji sebagai lompatan sejarah dalam tata kelola pelayanan publik berbasis nilai kebangsaan.
“Langkah ini menunjukkan kedewasaan bernegara. Negara tidak boleh berpihak pada satu agama dalam manajemen birokrasi, termasuk dalam pelayanan haji. Ini memperkuat persatuan,” ujar Guru Besar UIN Datokarama Palu itu, Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut Zainal, keterlibatan lintas agama mempertegas semangat moderasi yang kerap disuarakan pemerintah. Selain meningkatkan akuntabilitas, kebijakan ini juga menjangkau kualitas. Profesionalisme di atas identitas.
Tak berhenti di keberagaman iman, BP Haji juga mengedepankan prinsip keterwakilan perempuan. Talenta muda, SDM dari kementerian lain, dan unsur penegak hukum ikut diperhitungkan dalam struktur lembaga ini. Saat ini, BP Haji sudah diisi oleh orang-orang dari Kementerian Keuangan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polri, hingga Kementerian Kesehatan.
“Ini bukti bahwa BP Haji adalah rumah kebangsaan,” tandas Dahnil.
Tapi BP Haji bukan hanya soal struktur. Ia sedang dibangun dengan spirit para haji tua zaman dulu, yang pulang dari Tanah Suci membawa bukan hanya kisah rohani, tapi juga oleh-oleh pemikiran. Tentang kemerdekaan, tentang Indonesia yang mesti berdiri di atas semua golongan.
“Pelayanan haji akan lebih baik jika dibangun atas dasar kolaborasi lintas sektor, lintas latar belakang, dan menjunjung tinggi keberagaman,” kata Dahnil.
Misi besar itu kini menunggu waktu. Jika semua berjalan sesuai rencana, 2026 akan menjadi penanda lahirnya wajah baru haji Indonesia. Lebih profesional, lebih transparan, dan lebih merangkul semua warna keyakinan.
“Karena pada akhirnya, BP Haji bukan hanya soal haji. Ini soal pelayanan negara kepada rakyatnya, di panggung internasional,” tutup Dahnil.
