Koordinasi senyap untuk menjaga Yogyakarta tetap rukun di tengah gempuran ideologi eksklusif.
HARI masih pagi saat dua anggota Densus 88 Polda DIY memasuki Balai Kalurahan Tepus, Selasa, 22 Juli 2025. Tanpa pengawalan berlebihan, mereka langsung diterima Lurah dan Carik Tepus. Bukan untuk penggerebekan atau penyelidikan, melainkan koordinasi senyap. Ya, membangun benteng kesadaran akan bahaya laten intoleransi.
“Kelompok intoleran tak selalu datang dengan kekerasan. Mereka bisa menyusup lewat narasi, pendidikan, bahkan kebijakan publik,” ujar Iptu Djohar, anggota Densus 88 yang memimpin pertemuan.
Narasi intoleransi, menurutnya, kini merambah ruang-ruang halus. Di antaranya media sosial, forum remaja, bahkan musyawarah desa. Kelompok eksklusif mulai menyebarkan paham yang menafikan keberagaman, menggiring kebencian atas nama kebenaran tunggal.
Dalam forum tertutup itu, Densus 88 meminta dukungan Pemerintah Kalurahan untuk mengaktifkan ruang-ruang diskusi warga sebagai titik awal pencegahan yaitu seperti pos ronda, pengajian, hingga rembug RT.
“Yang mereka incar sering kali anak muda, lewat rekrutmen diam-diam,” kata Djohar.
Lurah dan Carik Tepus menyatakan kesiapan membangun jejaring informasi dan menyalurkan pesan ini ke masyarakat. Sebab, menjaga Yogyakarta sebagai tanah yang damai tak cukup hanya dengan himbauan. Ia perlu dihidupi, hari demi hari.
Bagi masyarakat yang ingin memperkuat pemahaman soal kerukunan dan toleransi, Densus merekomendasikan mengikuti kanal edukasi resmi. Sebab ancaman bisa datang dalam senyap, dan kesadaran kolektif adalah pagar pertamanya.
